jurnal pemerintahan desa. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa,. jurnal pemerintahan desa

E. dkk. Jurnal MODERAT ,Volume 6, Nomor 2 ISSN: 2442. 3. 1Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat. Pemerintahan desa membentuk kumpulan para pemuda usia 17-45 tahun atau dapat. Kebijakan alokasi dana desa adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari tingkat desa. 23, No. Syarifuddin, Supriyanto, Imamatul Azizah, Riska Syafitri. Masih sangat sedikit aparatur pemerintah desa dalam memberikan laporan pengelolaan dana desa, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kinerja pengelolaan dana desa. 24198/cosmogov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi dari Pengawasan dalam Pemerintahan Desa adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan. (Mappamiring Dan Ihyani) Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkat kesejshteraan masyarakat desa. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawarahan. masyarakat,. 2003. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan. UU No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pasal 200 UU No. JURNAL ILMIAH Oleh: MUHAMMAD HARZAL D1A 110 228 Menyetujui, Pembimbing Pertama, Prof. Dalam Undang-undang No. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak. PENDAHULUANJurnal MODERAT, Volume 4, Nomor 4, November 2018, hlm 25-33 ISSN: 2442-3777 (cetak). Oleh karena itu, hasil penelitian yang dipaparkan. id, Diunduh 12 Desember 2016. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1, No 1 2018, 1-9. Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)- Vol. 19 Tahun 1965 tentang DesaprajaDesa di Indonesia diindektikan dengan pusatnya kearifan lokal yaitu sumber dari budaya dan adat istiadat yang terjaga, dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya,. Sri Wahyu Kridasakti, Henny Yuningsih, Moh. Desa memang diakui keberadaanya, dan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. 1 (2018): 24-42. Jakarta: Bee Media. dapat menambah informasi tentang implementasi kebijakan di level desa yang dibuat sendiri oleh pemerintah desa. Hum. (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan pembangunan yang ada di Desa Jemekan Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri adalah pemerintah desa selalu berupaya untuk mengajukan usulan. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. . Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri tidak hanya bergerak di bidang ekonomi namun juga di bidang sosial. 2023 DOI: 10. Menggunakan metode penelitian kualitatifHanif Nurcholis, Rakyat Desa, Negari, Gempong, Marga, dan Sejenisnya Menjadi Korban Pemerintah Desa dan Pemerintah Atasan , Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara): Vol. 2016. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Akreditasi Jurnal Nasional Sinta 5 ISSN 25280-1852, e-ISSN: 2721-0537 Vol VII, No. 2016. Keduanya mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga Penyelenggara Pemerintahan Desa. , M. Prabowo , T. sebab itu,dalam hal ini Pemerintah Desa Teluk Majelis dalam melakukan pengelolaan dana desa yang baik tentunya harus menerapkan tiga prinsip di atas. 2016, Universitas Negeri Semarang, Semarang. Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyeleng-garaan pemerintahan desa. Ratusan perangkat desa dari 40 desa di Kabupaten Bogor. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. (2016). com – Desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan. A Mustanir, A Latif. VII, Nomor 02, Juli 2022 p-ISSN 2548-7884/e-ISSN 2548-7884 Juli 7, 2022 7 berbagai program pemerintah di gelontorkan ke desa, sehingga isu desa masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan alokasi dana desa. Tabel 1. D Mahfud. Kata kunci: desentralisasi, struktur, fungsi, kemandirian, desa. – Universitas Negeri Medan 295 PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang. Bahkan perubahan Undang-undang desa yang terjadi pada tahun 1975 (UU Nomor 5 tahun 1979 tentang desa) justru mengingkari keragaman lembaga dan JURNAL AKADEMI AKUNTANSI 2019 Volume 2 No. yaitu. dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. id. Warjio, Tarigan, U. dalam pengaturan Pemerintahan Desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan (W ijaya, 2003). E-SAKIP desa ini memiliki tiga indikator yaituReswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat p-ISSN 2716-4861, e-ISSN 2716-3997 Volume: 2 Nomor: 1 Edisi Januari 2021 PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN DESA DIGITAL MELALUI KOMUITAS. 5 Tahun 1979. lingkup pemerintahan serta kewenangan yang diselenggarakan oleh desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. (2019). Gani, Rabia. Hartono, D. 100. 2 Pemerintah Desa yang optimal dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Journal of Public Administration and Local Governance. Pemerintah Desa Cilayung juga perlu mendapatkan pelatihan danDesa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahir. publik pada pemerintahan desa. , November 2018: 127-136 Kepala Desa bertanggungjawab kepada Pejabat berwenang yang mengangkat melalui Camat dan memberikan keteranganPemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengurus kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan adat istiadat dan asal usul serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 0002. 1, No. No. 4), p. ”Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 6 Nomor 4, Bulan Desember Tahun 2019 231 PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DI DESA SUKAJAYA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN Oleh Irma Linda Irmalinda27@gmail. 26 Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa. 6 of 2014 on Village has constructed the management of village governance, where the central government consider village. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Kondisi Desa Candimas masih memerlukan perbaikkan infrastruktur guna memperlancar akses dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan kalimat lain, pemerintah desa hanya berperan sebagai sub-sistem yang mati hidupnya tergantung pada kemauan supra-sistem diatasnya, yaitu pemerintah nasional (negara) yang secara berlapis mengungkungnya sejak dari pemerintah. 1 (2014). Jurnal Kewarganegaraan Vol. tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32. Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan peraturan desa dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). 6 Tahun 2014 tentang DesaJurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) adalah jurnal yang dikelola oleh Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Dampak ketiadaan administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar menurut Muammar, 2021 ialah data asset dan Jurnal Inovasi Penelitian ISSN 2722-9475 (Cetak) ISSN 2722-9467 (Online) HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan. IPTEK-KOM, V ol. Kata Kunci: Desa, Pemerintahan Desa, Desentralisasi. Urusan pemerintahan desa. Abidin, m zainal 2015, “tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana. 2. TRANSFORMASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA Syofian dan M. Jurnal Administrasi Publik, 3(7), 1099-1104. Dari hasil penelitian ini bahwa kinerja pemerintah desa dalamPengawasan Pemerintah Desa… 40 Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Volume 05, Nomor 02, September 2015 b. 2 111 PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DALAM. 991 PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH PADA MASYARAKAT PESISIR LOMBOK TIMUR SALMI AINI, Program Studi pendidikan sosiologi Email:. Dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya . Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para perangkat desa, dalam mewakili masyarakat desa baik untuk hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Perangkat Desa merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung. ). E-ISSN: 2549-0923. 21, Jawa Barat, 45363. Nomor 6 Tahun 2014, “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. sesuatu yang benar-benar dapat menandingi prinsip. Perspektif Ke-Indonesiaan, Jurnal Hukum Unisma, Februari. 1, Januari - Maret 2015, 116 -125 117 AbstractBerdasarkan hasil wawancara bersama Pemerintah Desa Humbia, diketahui bahwa pemerintah Desa menerima bantuan dana desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015. S Zhilviana, M Ahmad, M Andi, Ilham. ISSN 2549-3922 EISSN 2549-3930 Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Juni 2021, 5 (2): 77-90. penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. 33701/jipwp. Suhaimi,”Problem Hukum dan Pendekatan dalam penelitian hukum normatif”. v3i1. Muatan dalam Policy Brief DDTT menjelaskan isu/masalah, konteks, stakeholders, cakupan, dan dampak dengan mengeksplorasi berbagai penyebab masalah, hubungan. Ahmad Mustanir. AbstrakKecamatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerinnahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengalami hambatan. ) Realisasi (Rp. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan. pertanyaan. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yang dimaksud pemerintah desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. Kerja Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Lahirnya hukum desa No 6 Tahun 2014 ialah perihal baru dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdapat di desa serta warga yang terdapat di daerah desa. TRANSFORMASI: JURNAL MANAJEMEN PEMERINTAHAN VOL. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam. Kata kunci: Dana Desa, Kebijakan, Implementasi Kebijakan. Mantiri2 Marlien T. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol-Unsrat. LOKAL DESA Kiki Endah Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia E-mail : [email protected]. , 2019). pengawasan pemerintahan desa kepada pemerintahan daerah. e-journal. Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan, 1(1), 42–51. pemerintah desa, hal ini harus diimbangi dengan penyelenggaraan desa yang baik dan ideal sehingga dapat melakukan pelayanan dan pelaksanaan administrasi yang baik guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jurnal Transformative, Vol. 2 Syaiful Huda, Dari Desa Membangun Indonesia, (Bandung, PT. , Kalangi, L,. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desentralisasi merupakan teknik manajemen yang mencoba meningkatkan ukuran-ukuran kinerja kelembagaan seperti efektvitas dan efesiensi dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari pemerintah. Edisi: vol. Oleh karena itu, pertanyaannya tentu; apakah mampu pemerintah daerah kabupaten dimiliki antar desa juga berbeda, hal ini perlu dikembangkan menjadi lebih pada aspek pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. 1, Juni 2021: 24-33 p-ISSN: 0216-4019 e-ISSN: 2614-025X DOI: 10. 1, Edisi Februari 2017 Hal : 32-52. 2 Sarif, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke -49 No. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiriTahun 2004) dinyatakan bahwa pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 238. Widjaja, 1983, h. 1 Data BUMDes Kediri Tahun 2017-2019. 2 Mei - Agustus 2015 A. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 6 Nomor 3, Bulan September Tahun 2019 45 PENGEMBANGAN DESA WISATA OLEH PEMERINTAH DESA BABAKAN. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol. Pengertian desa dalam UU No. v47i1. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar Republik Indonesia. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan 8 (3), 207-212. 6 Tahun 2014 harus berdasarkan asas: a. Desa;” Pasal ini telah memberikan peluang yang cukup leluasa bagi penggalian sumber-sumber pendapatan desa. Jurnal Niara Vol. Pemerintah Desa tentang pentingnnya memanfaatkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahanmiskin, dan kebangkitan ekonomi desa pada masa pandemic Covid-19. 2889 Accred : Sinta 4 EVALUASI PROGRAM PELATIHAN KOMPUTER DI BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KOMUNITAS PONPES AL-AITAM KABUPATEN BANDUNG PAD JADJARAN Jurnal Ilmu Hukum V olume 4 Nomor 3 T ahun 2017. (Hanifah dan Praptoyo dalam Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja. 2 (Juni 2018) e-issn: 2620-6099, p-issn: 2620-7680 AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi 16 kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasilbelanja Modal Desa digunakan untuk Belanja Pemerintah Desa, Belanja Tak Terduga, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, dan pembangun Desa. Pemerintahan Desa Desa diartikan sebagai bentuk pemerintahan terkecil dengan kawasan yang mendapat hak-hak istimewa terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa beserta proses pembangunan desa (Purnamasari, Chotib, & Sunaryo, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya57 STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEDUNGTURI KABUPATEN SIDOARJO Regia Nadila Pradini 1,2 1Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2Corresponding author: [email protected]. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) adalah KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LAUTANG BENTENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. Pemerintah Desa Cilayung juga perlu mendapatkan pelatihan dan. idPeran pemerintahan desa menjadi suatu kesatuan sangat strategis dalam proses penyelenggaraan administrasi negara. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. Menyelenggarakan rumah tan gganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang Pe-merintahan. sofyanmalik123@gmail. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 47, No. 3M. 2 Pemerintah Desa Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. JURNAL YURIDIS UNAJA VOL 1 NO 2 DESEMBER 2018 A. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk miskin di Indonesia mendiami kawasanBadan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari Demokrasi di tingkat Pemerintahan desa. (2020). Untuk menjawab pertanyaan PDF | Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, pemerintahan desa, menguatnya pemerintahan desa didasarkan pada pertimbangan serius terhadap dua unsur yang substansial, yakni; (1) desa sebagai suatu subsistem pemerintahan; dan (2) desa sebagai subsistem sosial”. Untuk mengefektifkan pengawasan terhadap pemerintahan desa, agar dibuat unit pengaduan di semua desa yang terhubung dengan sistem pengaduan pada Kementerian Dalam Negeri,tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia14. 6 No.